OKEBUNG || Beredar kabar bakal digelar operasi penertiban penambangan ilegal, pengusaha tambang ilegal di wilayah Magelang ramai-ramai menghentikan kegiatannya. Bahkan eksavator yang mereka pakai mulai di evakuasi dari lokasi.
Untuk diketahui, empat hari terakhir beredar kabar jika tim ESDM gabungan alat penegak hukum (APH) akan melakukan operasi penambangan tanpa izin (Peti) di wilayah Magelang. Seiring kabar tersebut, para pengusaha Peti langsung mengambil sikap dengan menarik eksavator-nya dari lokasi mereka.
Pantauan di lapangan, diantara penambang tersebut ada yang menarik alatnya sejak Jumat (8/3/2025). Sebagian lagi ada yang hari ini Sabtu (8/3/2025). Lantas eksavator yang mereka gunakan melakukan Peti itu diparkir jauh dari lokasi agar tidak terpantau APH.
Sementara itu, sejumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat Kecamatan Srumbung mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk bersikap tegas terhadap keberadaan aktivitas Peti di wilayah mereka. Pasalnya, sejak aktivitas Peti marak, aktivitas masyarakat pun praktis terganggu. Terutama lalu lintas yang sepenuhnya dikuasai truk pengangkut material pasir.
“Sebenarnya kami masyarakat Srumbung dan sekitarnya terdampak aktivitas Peti. Kami hanta kebagian debu, kebisingan lingkungan, dan masih banyak lagi dampak sosial lainnya yang kami rasakan,” kata salah seorang tokoh Agama Islam, Srumbung yang minta namanya dilindungi alasan keamanan, Sabtu (8/3/2025).
Tokoh Agama Islam satu inipun mendorong pihak Kementerian ESDM dan APH dari Mabes Polri, Mabes TNI hingga Kejaksaan Agung untuk memanfaatkan momentum bulan suci Ramadhan 1446 Hijriah ini melakukan pembersihan Peti di wilayah Magelang.
“Tapi pembersihan Peti harus profesional dan rutin dilakukan pengawasan agar kegiatan Peti ini betul-betul bersih di Bumi Magelang,” ujarnya.
Sementara itu, sebelumnya tokoh NU Kecamatan Srumbung yang juga minta namanya tidak ditulis telah meminta kepada Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia untuk memfungsikan Satgas Peti yang telah dibentuk. Sehingga Satgas tersebut tidak hanya simbolis melainkan memiliki peranan penting melawan Peti.
“Satgas penertiban Peti dari Kementerian ESDM itu harus kuat taringnya. Makanya anggota Satgasnya harus gabungan ada TNI, ESDM, Polri, Kejaksaan, Media Pers, Perguruan Tinggi, Polisi Militer dan komponen lainnya yang independen,” jelasnya.
Tokoh NU ini juga berharap Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung dan Menteri ESDM mendukung maksimal penertiban Peti tersebut. Sehingga APH tidak tebang pilih dalam memberikan penindakan. (Tin Red/Mz)
