Apoteker Wajib Tahu..! Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Bahas UU Kesehatan No 17 Tahun 2023

OKEBUNG | Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Jawa Tengah menggelar rapat kerja daerah (Rakerda) dan Seminar Nasional dengan mengusung tema “Optimalisasi Praktek Apoteker dan Peran IAI”. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari kemarin yakni Sabtu – Minggu (2-4/3/2024).

Acara yang digelar di Hotel Java Heritage, Kabupaten Purwokerto, Jawa Tengah itu berlangsung istimewa karena turut dihadiri Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dan dimeriahkan kirab seluruh Ketua Pengurus Cabang IAI se Jawa Tengah menggunakan baju adat.

Adalah rangkaian acara tersebut, diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Hymne IAI, kemudian dilanjutkan sambutan-sambutan dari Ketua Panitia, Ketua PC IAI Cabang Banyumas, Ketua Pengurus Daerah sekaligus membuka acara.

Pada kesempatan ini, team Pharmabroadcast Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Jawa Tengah juga melakukan podcast yang menghadirkan beberapa narasumber di acara seminar tersebut.

Pharmabroadcast merupakan salah satu devisi baru di Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia yang bergerak dalam bidang liputan dan reportase yang nantinya menjadi media online seluruh apoteker di Jawa Tengah.

Podcast kali ini bersama dengan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Apt Emanuel Melkiades Laka Lena, S.Si dan membahas mengenai Perlindungan Hukum Pasca UU Nomor 17 tahun 2023.

Menurut Emanuel Melkiades Laka Lena, UU baru ini mestinya bisa diterima sebagai kepastian payung hukum. Karena UU ini memastikan untuk tenaga Kefarmasian khususnya apoteker mendapatkan payung hukum dalam bekerja.

Dalam dialog itu, Herman selaku Wakil Ketua Pengurus IAI Jawa Tengah pun menanyakan sejauh mana perlindungan terhadap praktek apoteker di lapangan karena saat ini adanya keterbatasan dalam penyerahan obat kepada pasien tanpa resep padahal pasien sudah sering minum obat tersebut dalam kondisi darurat.

“Apakah ini bisa menjawab para apoteker dan menjadikan payung hukum teman-teman berpraktek?,” tanya Herman lagi.

Ikhwal pertanyaan ini, Bang Melki begitu panggilan akrab anggota DPR RI Komisi IX menegaskan dalam melakukan praktek kefarmasian dan tugas di lapangan, apoteker dilindungi hukum. Artinya, ketika mereka bekerja tidak bisa di proses hukum, pada saat setelah bekerja ada dampak dari pekerjaan tersebut, juga tidak bisa serta merta diproses hukum.

“Tapi melalui majelis etik yang akan melakukan pengecekan terkait dengan laporan yang masuk. Tidak bisa langsung di proses hukum tapi dalam berpraktek terbukti lalai baru bisa diproses hukum tapi melalui majelis kehormatan masing-masing organisasi profesi,” jelas alumni Universitas Sanata Dharma Yogyakarta angkatan ’96 Fakultas Farmasi, ini.

Karena itu, dia menyarankan teman-teman apoteker apa yang harus dilakukan semenjak adanya UU Nomor 17 tahun 2023 ini adalah saatnya apoteker lebih maju. Terutama dalam menjelaskan dan memberikan informasi ke masyarakat. Seperti memberikan edukasi kepada masyarakat, bagaimana meningkatkan gizi, potensi lokal dan mencegah stunting.

Selain itu, apoteker mampu menemukan obat-obat modern asli Indonesia dan bisa promosi, preventif juga digitalisasi. Jika dari farmasi bisa menggunakan media digital dengan telefarmasi, tidak hanya kuratif dan rehabitatif. (Muhiz)