JAKARTA|
Inspektur Jenderal TNI Angkatan Udara (Irjenau) Marsda TNI Jemi Trisonjaya, M.Tr.Han., memimpin Entry Meeting Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) di Mabesau, Jakarta Timur, Rabu (12/2/2025). Kegiatan ini merupakan langkah awal dalam proses audit atas laporan keuangan TNI AU, guna memastikan pengelolaan anggaran sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi.
Dalam sambutannya, Irjenau menegaskan bahwa laporan keuangan adalah tolok ukur keberhasilan organisasi dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, koordinasi yang solid antara unsur pelaksana menjadi kunci dalam perencanaan, pelaksanaan, serta penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Irjenau juga mengingatkan bahwa pemeriksaan BPK RI bukan hanya sebagai bentuk pengawasan, tetapi juga sebagai mekanisme pencegahan untuk memastikan kesesuaian program kerja dengan implementasinya di lapangan.
Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 68, pengelolaan anggaran di lingkungan TNI harus memenuhi standar transparansi dan akuntabilitas guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan TNI AU tahun anggaran 2023 yang diberikan BPK RI pada 5 Agustus 2024, menjadi bukti nyata komitmen terhadap pengelolaan keuangan yang profesional. Pencapaian ini telah diraih selama enam tahun berturut-turut sejak 2018, dan Irjenau menekankan pentingnya mempertahankan standar tinggi tersebut.
Sebagai langkah konkret, Irjenau meminta seluruh kepala satuan kerja (Kasatker) untuk mengoptimalkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) serta mendukung penuh kelancaran pemeriksaan BPK RI. Ia menegaskan bahwa audit ini berperan strategis dalam menjaga ketertiban administrasi dan anggaran di lingkungan TNI AU, sehingga harus direspons dengan kesiapan yang maksimal.
Irjenau juga menekankan pentingnya sikap proaktif dalam menghadapi pemeriksaan, dengan memastikan kesiapan data serta memberikan penjelasan terbuka yang didukung bukti valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan sinergi dan komitmen bersama, pengelolaan keuangan TNI AU diharapkan semakin transparan, akuntabel, serta terus memperoleh opini terbaik dari BPK RI.
Turut hadir dalam kegiatan ini, Wakil Penanggung Jawab 1 Dr. Edy Witono, S.E., M.M., Ak., CSFA., CertDA., CA., CIISA., serta Wakil Penanggung Jawab 2 Kristianto Ary Nugroho, S.E., Ak., M.Si., CertDA., CA., CFrA., CSFA., CIISA.
Sumber : Dispenau
