Personel Jajaran Kodim 0207/Simalungun Hadiri Musyawarah Pemuktahiran Data DTKS, Pembahasan APBNag TA.2024

Simalungun  |  Mendata secara detail kepada warga masyarakat agar dapat ditentukan penerima bansos dan mengutamakan pembangunan dibidang pemberdayaan di Nagori, semoga dengan diadakannya pertemuan ini, nantinya wilayah ini memiliki informasi dan pengetahuan lebih mengenai tata cara penentuan Data agar sesuai dan tepat, sehingga data yang dihasilkan nantinya akan menjadi data DTKS valid, dalam hal ini seperti yang dilakukan oleh Pesonel Bintara Pembina Desa (Babinsa) Koramil 09/Tiga Balata jajaran Kodim 0207/Simalungun Serka James Pakpahan turun kewilayah binaan untuk turut serta menghadiri rapat musyawarah pemuktahiran data DTKS, Pembahasan Rancangan APBNag TA.2024, rapat musyawarah pemuktahiran data DTKS dan pembahasan rancangan APBNag TA.2024 tersebut yang dilaksanakan bertempat di Kantor Pangulu Nagori Tigadolok Kecamatan DOlok Panribuan Kabupaten Simalungun, Rabu (03/04/2024).

Dalam pelaksanaan kegiatan menghadiri rapat musyawarah pemuktahiran data DTKS, Pembahasan Rancangan APBNag TA.2024 tersebut turut serta dihadiri oleh, Camat Dolok Panribuan diwakili oleh KASI Pem Bapak Breslin A Sinaga, Pangulu Nagori Tigadolok Bapak Gibson Sitohang, Babinsa Koramil 09/TB Serka James Pakpahan, Bhabinkamtibmas Aipda J Pasaribu, Pendamping Desa Bapak Barencius Sidabukke ST, Ketua Maujana Bapak M Sinaga, Bidan Desa Ibu Mirna Silalahi Am Keb dan seluruh Perangkat Nagori Tigadolok.

Pada kegiatan menghadiri rapat musyawarah pemuktahiran data DTKS, Pembahasan Rancangan APBNag TA.2024 tersebut dengan hasil musyawarah meliputi Penentuan Jumlah penerima BLT DD TA 2024, Penambahan Honor kepada Kader Posyandu, sasaran pembangunan ditujukan keperbaikan jalan ke setiap Dusun yang ada di Nagori Tigadolok.

Serka James Pakpahan mengatakan kegiatan tersebut dilakukan perbaikan data ganda ataupun data layak penerima bantuan sosial sehingga di koordinasikan yang baik antara pemdamping dan kades masing-masing dalam penyaluran bantuan sosial. Dalam pendataan DTKS di utamakan bagi warga yang miskin sesuai dengan syarat dan peraturan yang diberikan pemerintah agar bantuan tersebut tepat sasaran.